PEKANBARU - Corporate Forum for CSR Development (CFCD) Riau menggelar acara temu, yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Sabtu (22/5/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Kadisos Riau Zulfadli mewakili Gubri Abdul Wahid, mengangkat tema "Kebijakan Strategi dan Implementasi Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Riau 2030".

Dalam sambutannya, Kadisos Riau Zulfadli menyatakan, bahwasanya tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

"Permasalahan sosial dan lingkungan selalu menjadi isu krusial meski dipandang dari perspektif manapun. Sebagai sebuah tanggung jawab bersama, pemerintah berupaya menyelesaikan setiap masalah tidak hanya bermodalkan anggaran belanja negara ataupun anggaran belanja daerah saja," kata Zulfadli.

Ia juga menjelaskan, pemerintah mendorong keberpihakan semua pihak, dengan menggali setiap potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang salah satu diantaranya adalah peran badan usaha melalui program CSR. 

Sebagaimana diamanahkan dalam Permensos Nomor 9 Tahun 2020 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, sasaran program haruslah seseorang, kelompok atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan. Maka menurutnya, perlu ditekankan kepada seluruh pihak terkait bahwa program CSR harus menyasar kepada masyarakat seperti miskin, terlantar, disabilitas, terpencil, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 

"Sinergitas antara pemerintah dan badan usaha harus dijalin satu sama lain, dimana sama-sama memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat," jelasnya.

Selain itu, ia menyampaikan, Gubernur Riau Abdul Wahid juga menaruh atensi yang kuat terhadap program CSR, apapun bentuknya, seperti PMB, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), badan usaha PDSL, yang pada prinsipnya CSR ini bisa membangun Riau bersama pemerintah.

"Jadi, siapa pun yang mau memberikan attention terhadap program CSR ini, beliau (Gubri dan Wagubri) sangat mendukung," ungkap Zulfadli.

"Harapannya kepada forum CSR ini selain mengoptimalkan kinerja di dalam forum juga optimalkan kinerja pada badan usaha yang ada di Riau untuk peran CSR nya dapat teroptimalkan. Sehingga, program pemerintah dapat berjalan baik," harapnya.

Untuk diketahui, CFCD adalah perhimpunan yang beranggotakan Corporate Social Responsibility Officer/Community Development Officer (CSRO/CDO) yang representatif mewakili dunia usaha/perusahaan atau perusahaannya masing-masing dan para pekerja sosial (social worker) yang representatif mewakili lembaga lintas sektoral yang keanggotaannya diatur dalam aturan tersendiri.

Ketua Panitia Netty Nillakusuma, menjelaskan bahwa CFCD ini merupakan forum CSR se Indonesia, yang bertugas untuk mengadvokasi, membantu stakeholder pemerintahan, perusahaan untuk bisa melakukan program CSR-nya secara kolaborasi dan bersinergi.

"Tentunya juga untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Tahun 2030 lebih baik lagi. Temu forum ini adalah momen agar CSR perusahaan di Riau bisa kembali berkumpul, berdiskusi, berinkubasi dan bersinergi menyukseskan program berkelanjutan darah di Riau ini," sebut Netty.

Selain itu, pihaknya berharap CFCD di Riau ini nanti menjadi fasilitator bagi perusahan dan membantu Pemerintah, termasuk Bappeda Riau dalam menyusun rencana aksi daerah Tahun 2025-2030, yang nantinya perusahaan yang tergabung dalam program CSR ini membuat RAD kegiatan CSR-nya yang dapat tersinkron dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemprov Riau.

"Jadi, dengan sinkronisasi rencana program tentunya ada peta yang selama ini overlaping, mungkin saling tumpang tindih melalui sinkronisasi ini bisa lebih efisien dan efektif lagi agar tepat sasaran, baik itu dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan," tandasnya. 

Turut hadir pada kegiatan tersebut Anggota DPR RI Dapil I Komisi 7 Hendri Munif, perwakilan dari OPD dilingkungan Pemprov Riau, dan tamu undangan lainnya.